Sebelumnya IndoDesa menulis tentang Cara Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Website Desa , Kali ini indoDesa menulis artikel tentang Perbedaan Desa dan Kelurahan sebagai tambahan wawasan saja.
Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli.
Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat.
Desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya.
Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.
Dari kedua pengertian tersebut, tentu sudah akan tergambar apa saja perbedaan antara desa dan kelurahan. Secara singkat perbedaan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| Perbedaan | Desa | Kelurahan |
| Pemimpin | Kepala Desa / Perbekel | Lurah |
| Status Pemimpin | Non-PNS | PNS |
| Pengangkatan Pemimpin | Pilkades / Pilkel | Ditunjuk Bupati / Walikota |
| Masa Jabatan | Maks. 3 Periode (@6 Tahun) | Tidak Terbatas hingga Pensiun |
| Sumber Dana | APBN | APBD |
| Badan Perwakilan | BPD | DK |
Pemimpin
Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa umumnya dipilih oleh anggota masyarakat yang mendiami desa tertentu melalui sistem musyawarah mufakat. Kepala desa umumnya bisa diganti sewaktu-waktu atau dalam periode waktu tertentu, ketika sang kepala desa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi aspirasi warganya. Sedangkan Kelurahan umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang secara administratif diangkat oleh Bupati/ Walikota. Status dari seorang Lurah umumnya mengikat dan termasuk anggota PNS
Masa jabatan
Adanya perbedaan antara sistem pengangkatan lurah dan kepala desa, menjadikan ada perbedaan lain yang bisa dilihat terkait masa jabatan. Masa jabatan lurah umumnya lebih lama dibandingkan seorang kepala desa. Kepala desa bisa dipilih dua kali berturut-turut oleh masyarakatnya dengan masa jabatan 5 tahun per periode. Namun demikian, proses tersebut hanya akan terjadi jika sang kepala desa bersangkutan benar-benar profesional dan mampu memfasilitasi semua warganya dalam penyelesaian berbagai masalah. Lain halnya dengan lurah yang lama jabatannya disesuaikan dengan aturan pensiun seorang PNS.
Dewan Pertimbangan
Untuk keperluan resmi ada badan pertimbangan khusus yang sengaja dibentuk untuk mengatasi permasalahan di kelurahan dengan nama Dewan Kelurahan. Sebuah desa juga memiliki dewan yang digunakan untuk menampung aspirasi warganya disebut Badan Perwakilan Desa (BPD)
Syarat pembentukan
Perbedaan antara kelurahan dan desa juga dapat terlihat dari syarat pembentukan wilayah secara administratif. Untuk membentuk sebuah kelurahan ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dan jelas berbeda dengan persyaratan terbentuknya sebuah desa, seperti:
1. Luas area
Sebuah tempat bisa disebut sebagai kelurahan ketika luas wilayah yang dimilikinya lebih dari 3-4km2. Karena umumnya luas area tersebut akan berhubungan dengan fasilitas yang diberikan. Berbeda dengan desa yang umumnya hanya memiliki luas area kurang dari 3km2.
2. Jumlah penduduk
Sebuah tempat yang disebut kelurahan ketika jumlah penduduk yang ditangani lebih dari 200KK. Lain hanya dengan desa yang umumnya hanya menangani sekitar 100 KK saja.
3. Fasilitas
Jika dilihat dari segi fasilitas, kelurahan memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak daripada desa, mulai dari kantor pemerintahan untuk melayani berbagai urusan administratif masyarakat, jalan atau jalur perhubungan yang lebih lancar, puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, maupun fasilitas lainnya. Berbeda dengan desa yang umumnya hanya memiliki fasilitas terbatas untuk melayani warganya.
Pola persebaran
Ada satu hal yang menandai perbedaan desa dan kelurahan yaitu pola persebaran areanya. Sebuah desa umumnya memiliki pola persebaran, seperti:
Jadi itulah beberapa perbedaan desa dan kelurahan ditinjau dari berbagai aspek mendasar. Semoga dengan adanya artikel ini, kita semua tak lagi bingung dalam membedakan apa itu desa dan apa itu kelurahan. Semoga bermanfaat.
Dalam Undang-undang Tahun 2017 tentang kelurahan, terdapat 14 Rincian tugas Lurah yakni :
- Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Kelurahan;
- Menyusun usulan rencana anggaran belanja Kelurahan;
- Mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi pada unit Kerja maupun SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
- Menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dalam menunjang kinerja organisasi;
- Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang kegiatan masyarakat;
- Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ;
- Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Demikian perbedaan desa dan kelurahan dari IndoDesa, semoga bermanfaat.
Dalam menjalankan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat.
Dalam menjalankan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat.
- Perangkat kelurahan
Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh para perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan diisi dari PNS yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas usul camat. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretris kelurahan, seksi-seksi dan jabatan fungsional. Dan berikut ini merupakan penjelasan mengenai perangkat kelurahan :
- Sekretaris kelurahan
Sekretaris kelurahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti surat-menyurat, dan kearsipan. Selain itu, sekretaris kelurahan juga membantu lurah dalam urusan ketata-usahaan.
- Seksi-seksi
Seksi-seksi yang ada di kelurahan antara lain seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi pelayanan umum, serta keamanan dan ketertiban yang penjelasan sebagai berikut :
Seksi pemerintahan
Seksi pemerintahan bertugas membantu lurah melaksanakan pembinaan, pemerintahan kelurahan dan pembinaan Rukun Warga (RW). Contohnya memfasilitasi pelaksanaan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT dan ketua RW.
Seksi ekonomi dan pembangunan
Seksi ini bertugas membantu lurah dalam melaksanakan pengendalian dan pembinaan ekonomi pembangunan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat. Contohnya merencanakan pembangunan jalan dan jembatan.
Seksi sosial kemasyarakatan
Seksi ini bertugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin.
Seksi ketertiban dan keamanan
Seksi ini bertugas membantu lurah melaksanakan pembinaan ketertiban dan keamanan. Contohnya melaksanakan penertiban terhadap gangguan sosial.
- Jabatan fungsional
Jabatan fungsional merupakan perangkat kelurahan yang memegang fungsi khusus bagi jalannya pemerintahan kelurahan. Jabatan fungsional membantu lurah untuk membina masyarakat.
- Struktur organisasi pemerintahan kelurahan
Berdasarkan lembaga pemerintahan diatas dapat kita uraikan yaitu sebagai berikut:
- Lurah
- Sekretaris kelurahan dan kelompok jabatan fungsional
- Seksi ketertiban dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, pemerintahan, sosial kemasyarakatan.
